bpjph provinsi jawa barat

Makanyatadi saya laporkan di rapat pimpinan MUI, walaupun sudah masuk permintaan dari BPJPH, tetap kami tidak bisa memproses," katanya. Ketiga, guna menghindari adanya benturan kepentingan, LPPOM MUI mengusulkan agar pemerintah menggunakan peraturan peralihan di Pasal 59 dan Pasal 60 UU JPH. 2 LPH Yayasan Pembina Masjid Salman ITB, di Provinsi Jawa Barat. 3. LPH Balai Pengembangan Produk & Standardisasi Industri Pekanbaru, di Provinsi Riau. 4. LPH Universitas Brawijaya, di Provinsi Jawa Timur. 5. LPH Universitas Hasanuddin, di Provinsi Sulawesi Selatan. 6. LPH Bersama Halal Madani, di Provinsi Sumatera Barat. 7. Bogor Progres vaksinasi Covid-19 di Kota Bogor mencapai 55,9% dan disebut Wali Kota Bogor Bima Arya sebagai tercepat kedua di Provinsi Jawa Barat (Jabar). Bima pun menargetkan Kota Bogor tercepat pertama menuntaskan vaksinasi di Jabar. "Per hari ini sudah 55% warga Kota Bogor yang divaksin. DiJawa Barat sendiri, lanjut Sukoso, BPJPH juga sudah bekerjasama dengan 13 lembaga yang terdiri dari perguruan tinggi, ormas Islam serta pondok pesantren. Sementara itu, Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal, Sri Ilham Lubis, menyampaikan BPJPH sudah bekerjasama dengan 10 Kementerian dan Lembaga yaitu Kementerian Keuangan 5Budaya Kerja Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah; Si Ijo Peka; SIMBOK; Pawon ZI Menu Toggle. Evidence ZI; Hasil Penilaian ZI; Paparan Inovasi ZI; PPID; Hasil Survey; Info Haji Tahun 1443 H/2022 M; KEMENAG : PMA FASILITASI BPJPH. Oleh Subbag Inmas 05 / Berita / 6 Mei 2017 6 Mei 2017 Vay Tiền Trả Góp Theo Tháng Chỉ Cần Cmnd Hỗ Trợ Nợ Xấu. Solo - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH membuka rekrutmen Pendamping Proses Produk Halal untuk sejumlah wilayah. Di Jateng, mereka akan membuka kesempatan untuk 800 rekrutmen ini dilakukan secara online melalui laman mulai 15-31 Agustus 2022."Para Pendamping PPH ini nantinya bertugas untuk membantu proses sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha self declare," jelas Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham dikutip dari detikFinance, Jumat 12/8/2022. Adapun rekrutmen ini digelar di beberapa provinsi, yaitu Bali, Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara."Provinsi-provinsi ini menjadi target percepatan sertifikasi halal semester ke-2 tahun 2022 ini," jelas Aqil."Para pelamar nantinya akan mengikuti pelatihan Pendamping PPH di Lembaga Pendamping Proses Produk Halal LPPPH yang mereka pilih. Selanjutnya bila lulus dan mendapatkan sertifikat, berhak menjadi Pendamping PPH," ulas Aqil ini kuota rekrutmen Pendamping PPH di tiap-tiap 242 orangBanten 100 orangDI Yogyakarta 114 orangDKI Jakarta 318 orangJawa Barat orangJawa Tengah 800 orangJawa Timur 239 orangKalimantan Timur 11 orangKepulauan Bangka Belitung 33 orangRiau 17 orangSulawesi Tengah 400 orangSumatra Selatan 205 orangSumatra Utara 100 orang Simak Video "Indonesia Menuju Pusat Perdagangan Produk Halal Dunia 2024" [GambasVideo 20detik] ahr/mbr Sekarang logo halal ini sudah menjadi tren yang cukup menggembirakan dan menjadi tren global. Yang mengagetkan bagi kami 40 negara ini mayoritas negara-negara non Muslim, minoritas Muslim, dan mayoritas adalah negara sekulerJakarta ANTARA - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH menerima pendaftaran 97 Lembaga Halal Luar Negeri LHLN dari 40 negara untuk mendapatkan asesmen BPJPH guna menyamakan standar regulasi halal yang ada di Indonesia. Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menyebutkan 40 negara tersebut meliputi antara lain tiga negara Timur Tengah, dua negara Australia dan Oseania, satu negara Afrika, tujuh negara Amerika dan Amerika Latin, serta 15 negara Eropa. "Sekarang logo halal ini sudah menjadi tren yang cukup menggembirakan dan menjadi tren global. Yang mengagetkan bagi kami 40 negara ini mayoritas negara-negara non Muslim, minoritas Muslim, dan mayoritas adalah negara sekuler," ujar Aqil dalam taklimat media yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat. Dengan demikian, ia menilai negara-negara tersebut cenderung menganggap penting sertifikasi halal karena produk halal sudah meluas bukan hanya soal agama, tetapi juga menjadi soal industri produk dan berkaitan dengan segmen pasar serta perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, misalnya, seperti untuk ekspor dan impor produk-produk halal bagi konsumsi 2,2 miliar penduduk Muslim di seluruh dunia dari negara-negara Timur Tengah, termasuk Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Selain itu, penduduk Muslim dunia tentunya ingin menikmati pelayanan tambahan yang terkait dengan produk halal, baik restoran, kuliner, hotel, maupun tempat tempat lainnya. "Hal-hal ini yang membuat bahwa halal itu sudah menjadi tren global," tuturnya. Untuk itu, kata Aqil, maka 97 LHLN mendaftar ke BPJPH untuk melakukan asesmen. Jika produk dan jasanya sudah sesuai dengan regulasi Indonesia setelah hasil asesmen, maka akan ditandatangani nota kesepahaman agar saat produk dan jasa lembaga-lembaga tersebut masuk ke Indonesia, tidak perlu lagi diberi sertifikat, cukup diregistrasi-kan saja. Langkah yang sama juga akan berlaku kepada produk-produk Indonesia yang diekspor ke negara -negara tersebut, sehingga menjadikan sebuah rekognisi produk dan jasa halal antar negara. Sejauh ini, dirinya mengungkapkan seluruh proses asesmen itu berjalan cukup lancar meski terdapat beberapa hambatan, di antaranya dokumen yang belum lengkap, produk tidak sesuai, hingga biaya. Baca juga Jepang ingin tingkatkan sertifikasi halal obat dan alat kesehatan Baca juga BPJPH 731 ribu produk sudah bersertifikat halal sejak 2019 Baca juga BPJPH buka layanan konsultasi sertifikasi halal di ISEF 2022Pewarta Agatha Olivia VictoriaEditor Ahmad Buchori COPYRIGHT © ANTARA 2022 Nomor Katalog Publikasi / ISBN -Tanggal Rilis 2023-06-06Ukuran File MB Ringkasan Eksekutif Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi Jawa Barat 2022 menyajikan informasi ringkas mengenai hasil pelaksanaan pendataan KSA Padi 2022. Selain itu, ringkasan eksekutif ini juga menyajikan angka sementara luas panen dan produksi padi periode Januari-April 20223 berdasarkan pendataan KSA Padi Januari 2022. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN -Tanggal Rilis 2023-06-02Ukuran File MB Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas Provinsi Jawa Barat Februari 2023 merupakan publikasi yang berisi indikator hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas Februari 2023. Terdapat beberapa indikator utama ketenagakerjaan yang disajikan hasil pengukurannya pada booklet ini. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN 2654-6906Tanggal Rilis 2023-05-31Ukuran File MB Sesuai dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik BPS sebagai lembaga publik memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan data dan informasi di bidang statistik. Buku Indikator Statistik Terkini Provinsi Jawa Barat 2023 merupakan salah satu wujud pelayanan dalam penyediaan data statistik. Buku ini berisi berbagai informasi dan indikator penting terkini pada periode Desember yang bersumber dari sensus, survei dan hasil analisis yang disusun oleh BPS Provinsi Jawa Barat. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN -Tanggal Rilis 2023-05-31Ukuran File MB Publikasi Perkembangan Tingkat Inflasi di Provinsi Jawa Barat 2022 menyajikan data Indeks Harga Konsumen IHK dan inflasi per kelompok pengeluaran gabungan 7 kota di Jawa Barat tahun 2022. Data Inflasi disajikan dalam bentuk grafik dan tabel dengan ulasan singkat untuk memudahkan pengguna data. Publikasi ini menggunakan data hasil Survei Harga Konsumen SHK yang dilaksanakan secara rutin dengan data dasar hasil Survei Biaya Hidup SBH 2018 atau tahun dasar 2018 2018=100. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN 2654-6906Tanggal Rilis 2023-05-31Ukuran File MB Sesuai dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik BPS sebagai lembaga publik memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan data dan informasi di bidang statistik. Buku Indikator Statistik Terkini Provinsi Jawa Barat 2023 merupakan salah satu wujud pelayanan dalam penyediaan data statistik. Buku ini berisi berbagai informasi dan indikator penting terkini pada periode Desember yang bersumber dari sensus, survei dan hasil analisis yang disusun oleh BPS Provinsi Jawa Barat. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN 2654-6906Tanggal Rilis 2023-05-31Ukuran File MB Sesuai dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik BPS sebagai lembaga publik memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan data dan informasi di bidang statistik. Buku Indikator Statistik Terkini Provinsi Jawa Barat 2023 merupakan salah satu wujud pelayanan dalam penyediaan data statistik. Buku ini berisi berbagai informasi dan indikator penting terkini pada periode Desember yang bersumber dari sensus, survei dan hasil analisis yang disusun oleh BPS Provinsi Jawa Barat. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN 2654-6906Tanggal Rilis 2023-05-31Ukuran File MB Sesuai dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik BPS sebagai lembaga publik memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan data dan informasi di bidang statistik. Buku Indikator Statistik Terkini Provinsi Jawa Barat 2023 merupakan salah satu wujud pelayanan dalam penyediaan data statistik. Buku ini berisi berbagai informasi dan indikator penting terkini pada periode Desember yang bersumber dari sensus, survei dan hasil analisis yang disusun oleh BPS Provinsi Jawa Barat. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN 2654-6906Tanggal Rilis 2023-05-31Ukuran File MB Sesuai dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik BPS sebagai lembaga publik memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan data dan informasi di bidang statistik. Buku Indikator Statistik Terkini Provinsi Jawa Barat 2023 merupakan salah satu wujud pelayanan dalam penyediaan data statistik. Buku ini berisi berbagai informasi dan indikator penting terkini pada periode Desember yang bersumber dari sensus, survei dan hasil analisis yang disusun oleh BPS Provinsi Jawa Barat. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN 2477-3867Tanggal Rilis 2023-05-22Ukuran File MB Publikasi Nilai Tukar Petani Jawa Barat 2022 merupakan publikasi BPS yang bersumber dari data primer hasil pengumpulan data di 18 Kabupaten di Jawa Barat. Secara bulanan sepanjang dari 2020 sampai 2022 dari perkembangan Indeks Harga Diterima, Indeks Dibayar serta Nilai Tukar Petani NTP tersaji mencakup subsektor Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan dan Perikanan, selain Inflasi Pedesaan dan Indeks Upah Buruh Tani. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Nomor Katalog Publikasi / ISBN 2714-9218Tanggal Rilis 2023-05-09Ukuran File MB Publikasi Tinjauan Ekonomi Provinsi Jawa Barat 2022 merupakan publikasi yang menyajikan indikator makro ekonomi regional Jawa Barat dan perbandingannya dengan kondisi nasional. Kemudian juga diulas secara ringkas indikator makro ekonomi Produk Domestik Regional Bruto PDRB, Neraca Perdagangan, Inflasi, APBD, Pariwisata dan Ketenagakerjaan. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh DATA SENSUS Beranda » Publikasi » Statistik Air Bersih Provinsi Jawa Barat 2020/2021 Sosial dan Kependudukan Ekonomi dan Perdagangan Pertanian dan Pertambangan Statistik Air Bersih Provinsi Jawa Barat 2020/2021 Nomor Katalog Publikasi / ISBN 978-602-5745-92-8Tanggal Rilis 2021-12-31Ukuran File MB AbstraksiStatistik Air Bersih Provinsi Jawa Barat Tahun 2020/2021 ini menyajikan data dan informasi hasil Survei Tahunan Perusahaan Air Bersih di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 yang diterbitkan pada tahun 2021 karena pengumpulan datanya dilakukan pada tahun tersebut. Adapun penyajian data dalam bentuk tabel dan ulasan ringkas deskriptif yang meliputi Jumlah Perusahaan, Kapasitas Produksi, Pelanggan PDAM, Air Bersih yang disalurkan, Jumlah Tenaga Kerja, dan Input-Output. ×Masukkan e-mail untuk mengunduh E-Mail Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai produk statistik yang anda unduh Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura BPTPH Provinsi Jawa Barat Profile BPTPH Tupoksi BPTPH diantaranya melakukan Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim DPI. Di bawah BPTPH ada 5 Sun Unit Pengamatan dan Peramalan OPT dan 1 Kimia Agro di Lembang. BPTPH merupakan salah satu UPTD Unit Pelaksana Teknis Daerah dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. BPTPH menangani masalah OPT Organisme Pengganggu Tanaman, DPI dan pengawasan peredaran, penggunaan dan penyimpanan pupuk dan pestisida serta bahan pengendali lainnya. Di bawah BPTPH ada 5 Sub Unit Wilayaj Pengamatan, yaitu Sub Unit Wilayah 1 meliputi Purwakarta, Katawang, Bekasi dan Kota Bekasi. Sub Unit Wilayah 2 meliputi Sukanumi, Kota Sukabumi, Bogor dan Kota Bogor. Sub Wilayah 3 meliputi Kabupaten Indramayu, Majalengka, Kuningan dan Cirebon. Sib Wilayah 4 meliputi KabupatenTasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Ciamis, Kota Banjar, Pangandaran. Sub Wilayah 5 meliputi Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Bandung Barat, Garut dan Sumedang. Petugasna disebut dg PPOPT Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman. Wilayah kerjanya kecamatan, 1 orang 1 kecamatan. Kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu SLPHT, Penerapan Pengendalian Hama Terpadu PPHT, dan lain-lain. 1 lagi Kimia Agro di Cikole Lembang yg menangani masalah residu pestisida dan pengujian kandungan unsur hara pada pupuk organik serta mikro organisme pada tanah.

bpjph provinsi jawa barat